SERAGAM PNS BARU BERDASARKAN PERMENDAGRI 2015

Selamat Pagi Bapak dan Ibu Guru salam sejahtera dan salam edukasi !! 

Peraturan baru mengenai seragam PNS/Pegawai Negeri Sipil yang kini disebut Aparat Sipil Negara Berdasarkan Permendagri No.68 Tahun 2015, ada sedikit perbedaan jika kita cermati jenis warna pada hari tertentu, namun peraturan atau aturan seragam PNS bagi Lingkungan Kemdagri dan Pemerintah Kabupaten Kota dan Provinsi dalam otonomi daerahnya juga disebutkan atau diatur dalam regulasi pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri adalah sebagai berikut dan tiap butir pasal penjelasannya.

Pakaian Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri terdiri dari:

a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari:

1) PDH Warna khaki;

2) PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap;dan

3) PDH batik

a. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;

b. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR; dan

c. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL.

(2) Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi terdiri dari:

a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari:

1) PDH Warna khaki;

2) PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap;dan

3) PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah

b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;

c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;

d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL; dan

e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL

Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri dari:

a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri

dari: 

1) PDH Warna khaki;

2) PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap;dan

3) PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah

b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;

c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;

d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;

e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;

f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah; dan

g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah

PDH Warna khaki

(1) Model PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2, Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 2 dan Pasal 2 ayat (3) huruf a angka 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Model PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika dilingkungan kerja serta budaya daerah.